SURAKARTA – Angka kematian ibu merupakan indikator untuk mengukur jumlah kematian perempuan akibat komplikasi selama kehamilan, persalinan, atau dalam periode 42 hari pascapersalinan per 100 ribu kelahiran hidup. Angka ini menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil di suatu negara.
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menargetkan angka kematian ibu kurang dari 70 kematian per 100 ribu kelahiran hidup pada 2030 mendatang. Target ini berlaku secara global, termasuk di Indonesia.
Namun, hingga beberapa tahun terakhir, angka kematian ibu di Indonesia masih melebihi ambang batas yang ditargetkan WHO.
Kementerian Kesehatan telah bahu membahu mengejar target penurunan angka kematian ibu. Salah satunya melalui program Desa SIAGA. Program ini merupakan model partisipasi masyarakat aktif untuk meningkatkan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Pelaksanaan Desa SIAGA sekaligus memberdayakan masyarakat untuk mempersiapkan persalinan yang aman.
Program ini telah dilaksanakan sejak akhir 2006. Kendati demikian, angka kematian ibu tak kunjung menurun. Data ini memantik dosen Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vinami Yulian, S.Kep., Ners., M.Sc, Ph.D., untuk mengeksplorasi bagaimana Desa SIAGA berperan dalam meningkatkan status kesehatan ibu.
“Di Indonesia ini, meskipun capaian penurunan angka kematian dan angka kesakitan ibu hamil, ibu nifas, serta bayi baru lahir itu on track sesuai dengan capaian SDGs, namun masih jauh dari target SDGs 2030,” ujar Vinami saat dihubungi pada Senin (30/6/2026).
Dalam disertasinya yang bertajuk “Desa SIAGA, A Community Participation Model
for Maternal and Neonatal Health in Indonesia, Barriers and Facilitators to Implementation: Findings from A Comparative Case Study Design”, Vinami menguraikan sejumlah alasan mengapa Desa SIAGA belum mampu menjawab persoalan angka kematian ibu di Indonesia.
Vinami melakukan penelitiannya di dua desa di Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah. Dirinya melakukan wawancara mendalam dengan ibu hamil di desa tersebut, pemerintah desa, kader kesehatan, dan tenaga kesehatan setempat.
Faktor pertama yang mengadang Desa SIAGA adalah kurangnya pemberdayaan masyarakat dan kendala ekonomi. Vinami menemukan perempuan dan masyarakat umum kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait program ini.
Dukungan dana dari masyarakat pun terbatas. Warga seringkali bergantung pada keluarga inti atau berutang. Kendala ekonomi lainnya datang dari asuransi kesehatan pemerintah yang terkadang tidak otomatis menanggung biaya perawatan bayi baru lahir.
Peran aktor kunci dalam Desa SIAGA tidak jelas. Musababnya tidak ada pembagian peran antara bidan desa, kader, petugas promosi kesehatan puskesmas, dan perangkat desa. Padahal menurut Vinami, peran aktor kunci ini sangat penting dalam mempromosikan dan menggerakkan Desa SIAGA.
Di sisi lain, beban kerja bidan desa semakin meningkat. Bidan desa tidak hanya mengurus kesehatan ibu dan anak, tetapi harus menangani pula masalah kesehatan masyarakat secara umum.
Kondisi ini diperparah dengan hambatan sosial dan budaya yang masih kental ditemui di sejumlah daerah di Indonesia. Menurut Vinami, kondisi sosial budaya ini dapat memengaruhi kesehatan ibu hamil.
“Misalnya ada anggapan kalau habis melahirkan enggak boleh makan telur. Nanti katanya penyembuhannya jadi lambat. Padahal itu tidak benar. Padahal telur mengandung protein yang sangat dibutuhkan untuk penyembuhan ibu hamil,” beber Vinami.
Kendati demikian, Desa SIAGA sebenarnya tetap memiliki peluang apabila diterapkan secara serius. Masyarakat pedesaan umumnya memiliki modal sosial yang kuat melalui tradisi gotong royong. Budaya ini mendorong mereka untuk membantu ibu hamil. Didukung dengan keyakinan agama yang memerintahkan manusia untuk membantu sesamanya.
Namun, Vinami melihat nilai gotong royong ini belum terorganisir dengan baik sesuai kerangka Desa Siaga. “Masih bersifat spontan,” tulis Vinami dalam artikel penelitiannya.
Menjadi Integrasi Layanan Primer
Sejak 2023, Kementerian Kesehatan tidak lagi menjadikan Desa SIAGA sebagai salah satu indikator kesehatan nasional. Vinami mengatakan program Kementerian Kesehatan saat ini adalah Integrasi Layanan Primer (ILP).
Menurut Vinami, perubahan ini selaras dengan temuan dalam risetnya. Sebab Desa SIAGA masih menghadapi sejumlah tantangan untuk memastikan keberlanjutannya di tengah masyarakat.
Meskipun demikian, kedua program itu memiliki sejumlah perbedaan. Desa SIAGA merupakan intervensi berbasis masyarakat. Program ini bersifat kolektif dari bawah ke atas. Masyarakat desa adalah aktor utama penolong ibu hamil. Hal ini didorong semangat gotong royong untuk memberdayakan masyarakat sebagai agen kesehatan di lingkungannya.
Sementara ILM bersifat dari atas ke bawah. Program ini berpusat pada siklus hidup manusia, yakni anak, remaja, ibu hamil, dewasa, lansia di fasilitas kesehatan primer (puskesmas dan posyandu). ILP menitikberatkan pada kesadaran individu untuk memeriksakan dirinya secara rutin ke pusat kesehatan dengan tetap mempertahankan peran kader dan posyandu.
Penelitian Vinami mengenai Desa SIAGA kemudian diterbitkan ke dalam Jurnal Springer Nature Link pada 2025 lalu. Penelitian ini berhasil terindeks Scopus Q1.
Disinggung mengenai rencana penelitian lanjutan, Vinami mengaku tengah meneliti mengenai kelas ibu hamil. Lagi-lagi penelitiannya kali ini membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. “Nanti akan kami lihat hasilnya. Jika promising (menjanjikan) maka akan kami scale up,” ujar Vinami.
